Petani Kakao Sultra Inginkan Program Gernas Kakao Dilanjutkan
Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan dan perikanan mengunjungi lokasi perkebunan Kakao (Program Pengembangan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao) di Desa Lamara, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kedatangan Tim Komisi IV untuk melihat langsung lokasi perkebunan dan berdialog langsung dengan kelompok petani kakao dan mereka menginginkan program Gernas kakao dilanjutkan.
Komisi IV DPR RI meminta kepada para petani kakao jujur dalam memberikan laporan hasil program pembangunan pertanian yang dilakukan agar Komisi IV dapat memperjuangkan nasib para petani di Sulawesi Tenggara (Sultra) .
“Kita perlu pengakuan jujur dari petani. Apa yang diperoleh petani dari program-program pembangunan pertanian,” kata Ketua Tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin OO Sutisna di Kendari, Sultra , Senin hingga Selasa, (9-10/5) lalu.
Wakil Bupati Konawe Selatan Arsalim mengatakan, gernas kakao sudah dilakukan tahun 2009 dan berhenti pada 2015. “Kita punya kebun kakao di sini 20 ribu ha yang dioptimalkan seluas 15 ribu ha, dan yang sudah mendapat bantuan gernas kakao 10 ribu ha,” jelasnya.
Lebih lanjut ditambahkan oleh Idris Ketua Kelompok Tani Merabisa di Desa Lamara Kecamatan Benua Kanowe Selatan, sangat merasakan hasil gerakan nasional kakao yang dilaksanakan Kementan. “Sebelum ada gernas kakao kebun kami hanya bisa produksi 500-700 kg per ha per tahun, dengan harga jual biji kakao hanya Rp 18.500 per kg. Setelah ada gernas kakao, produksi biji kakao dari kebun kami mencapai 1-1,5 ton per ha per tahun dengan harga jual biji kakao Rp 30 ribu/ kg. Kami bisa untung Rp 50 juta per tahun,” tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Hasil Sembiring, yang ikut mendampingi Tim Kunjungan Komisi IV DPR-RI ke Sulawesi Tenggara, menilai bahwa tingginya minat petani kakao ini adalah wajar, karena kondisi tanaman kakao mereka yang selama ini menjadi sumber penghasilan kondisinya mulai memprihatinkan.
Melalui Program Pengembangan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memberikan bantuan untuk kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi. Bantuan tersebut berupa benih kakao SE (Somatic Embryogenesis) yang tahan terhadap hama PBK dan VSD serta sarana produksi, bantuan pupuk dan pestisida.
Tanaman yang rusak berat akan dilakukan peremajaan dengan menggunakan benih SE. Sedangkan tanaman yang kondisinya tidak begitu parah/produktivitas rendah akan direhabilitasi melalui sambung samping dengan klon unggulan yang telah disertifikasi serta intesifikasi melalui pemeliharaan berupa pemangkasan cabang non produktif, pemupukan dll, namun pendanaan untuk program diatas belum digunakan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
Pada saat menuju lokasi perkebunan kakao rombongan komisi IV DPR sempat mengalami musibah, salah satu mobil terperosok. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tim kunker Komisi IV DPR untuk melanjutkan pertemuan dengan para petani kakao.
Melihat kondisi di lapangan dan pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah di provinsi tersebut, masyarakat tani dan pemerintah daerah menyampaikan harapan kepada Komisi IV DPR-RI agar Gernas ini tetap dilanjutkan. Sehingga upaya peningkatan produksi dan mutu kakao rakyat dapat terlaksana sesuai target. (Andri), foto : andri/hr.